WALIKOTA BLITAR TERCIDUK OTT KPK? INIKAH ALASAN DPR MEREVISI UU KPK?

August 16, 2018
Dalam beberapa hari menjelang akhir bulan Ramadhan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang giat-giatnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.
Gambar orang, diduga penyidik KPK, membawa dokumen dari rumah dinas walikota blitar. sumber surya.co.id
Terakhir indopos (sumber) mengabarkan Walikota Blitar,  Muhammad Samanhudi Anwar, yang sedang diamankan oleh KPK pukul 23.00 WIB Rabu, 06 Juni 2018. Selain Blitar, KPK juga mengamankan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo (sumber).

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan masih belum mengetahui adanya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh anggotanya. Lebih lanjut pengganti Johan Budi tersebut menambahkan jika KPK memang sedang menyelidiki korupsi yang terjadi pada 5 proyek jalan dan proyek pembangunan sekolah.

Giat-giatnya KPK melakukan OTT terhadap beberapa kepala daerah mungkin dilakukan agar masyarakat dan juga para tokoh bangsa ini bisa aktif dalam menghadang Rancangan Undang-Undang KPK yang sedang digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Cnn Indonesia (sumber) mencatat setidaknya 5 (lima) Fraksi di DPR yang mengusulkan perubahan Undang-Undang KPK yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura. Perubahan pasal yang diusulkan oleh fraksi-fraksi tersebut adalah
  1. Pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 12 tahun sejak RUU disahkan menjadi Undang-Undang (pasal 5).
  2. Mencabut hak menuntut pelaku korupsi (pasal 7 huruf d).
  3. Melimpahkan kasus yang ditemukan ke Kepolisian dan / atau Kejaksaan (Pasal 13)
  4. Meminta izin penyadapan ke ketua pengadilan negeri (pasal 14 ayat 1 huruf a)
  5. KPK tidak memiliki penuntut (pasal 53 ayat 1)
Sangat menarik melihat partai-partai penggagas RUU KPK ini. Kelima partai yang mengajukan perubahan undang-undang KPK merupakan partai dengan jumlah terbanyak yang terkena jerat pidana korupsi.
PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Hanura
Kita sama-sama menunggu bagaimanakah sikap seorang Fahri Hamzah yang selama ini dikenal sangat vokal dalam mengkritisi KPK. Dalam beberapa kesempatan wacana untuk merevisi Undang-Undang KPK kerap dimunculkan oleh mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Tirto.id (link sumber) mencatat tanggal 14 Februari 2018 bentuk revisi undang-undang kpk yang diusulkan Fahri Hamzah bukanlah dengan menutup KPK tetapi dengan memberikan lembaga pengawas untuk komisi yang super power tersebut. (kander / pencaricerah.xyz)

Artikel Terkait

Latest
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

No comments