Kontroversi Gaji 112 Juta Rupiah Megawati Dkk: Ini Saran Terbaik Untuk Mereka

Kontroversi Gaji 112 Juta Rupiah Megawati Dkk: Ini Saran Terbaik Untuk Mereka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan sebuah lembaga yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo bulan Juni 2017 namun baru diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang lalu. Tugas lembaga baru ini sesuai dengan namanya yaitu membina ideologi pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

Sejak awal lembaga ini sudah memantik kontroversi dengan berbagai komentar yang dikirimkan oleh pihak oposan pemerintah. Tapi kabar penghasilan yang akan diterima oleh para pembina dan petinggi lembaga negara yang baru dibentuk oleh Jokowi tidak kalah kontroversialnya dibanding pendirian lembaga tersebut.
Megawati Soekarno Putri dan anggota MPR. Sumber gambar: bidik kata
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan untuk gaji yang akan dibayarkan kepada para petinggi BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang ditandatangani Jokowi tanggal 23 Mei 2018. Dalam Perpres tersebut rincian gaji (penghasilan) yang diterima oleh para petinggi BPIP disebutkan Ketua Dewan Pengarah (Megawati) mendapatkan hak sebesar Rp. 112.548.000 per bulan, anggota jajaran Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp. 100.811.000, Kepala BPIP mendapatkan penghasilan Rp. 76.500.000, Wakil kepala Rp. 63.750.000, Deputi Rp. 51.000.000 dan Staf Khusus mendapatkan gaji 36.500.000.

Selain gaji bulanan anggota BPIP juga mendapatkan fasilitas lain seperti biaya perjalanan dinas. (portal berita kompas)

Lebih lanjut Menteri Keuangan yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menerangkan jika gaji para anggota BPIP akan dirapel sejak badan baru tersebut disahkan oleh presiden sebagai lembaga negara. Jadi kira-kira pendapatan Ketua Dewan Pembina BPIP yang akan didapat bulan Juni lebih kurang 448 juta rupiah. (Mungkin juga bisa lebih kalau aturan THR Pegawai Negeri Sipil juga diterapkan pada anggota BPIP.)

Berita mengenai besarnya penghasilan yang diterima oleh anggota BPIP membuat kaum oposan mendapat api baru untuk membakar masa mengambang. Uang sejumlah 112 juta untuk ketua dewan pembina badan baru yang diresmikan oleh Jokowi tersebut dirasa terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi prihatin yang sedang dialami sebagian besar rakyat Indonesia.

Bagai memberikan cuka diatas luka, beberapa orang menyampaikan informasi bagaimana para pejabat negara tetangga justru beramai-ramai memotong hak keuangan yang mereka dapatkan untuk membantu negara membayar hutang. Dengan jumlah hutang yang sudah 5 ribu trilyun lebih, masyarakat kita justru berharap para tokoh di BPIP mengambil langkah serupa.

Sayang media online lain justru menambahkan bensin di api rakyat Indonesia dengan membuat judul yang terlihat seperti mengutip perkataan Mahfud MD jika pendapatan sebesar Rp. 100 juta tersebut bagi sebuah petinggi di Badan Negara merupakan jumlah yang kecil. Profesor hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mungkin saja benar, tetapi tidak bijak (menurut saya) untuk diungkapkan kepada publik.

Seandainya saya yang mendapatkan rapelan gaji sebesar 112 juta rupiah tersebut, tentu saya akan sangat senang sekali. Paling tidak saya tidak perlu lagi pusing mengatur keuangan agar asap dapur tetap ngebul dan hobi ngeblog tetap jalan meski dolar tembus 14.000 per satu rupiah. (kander / pencaricerah.xyz)

Share this:

Disqus Comments